POLYGON BERCABANG

     Polygon Bercabang adalah suatu polygon yang dapat mempunyai satu atau lebih titik simpul, yaitu titik dimana cabang itu terjadi

PERHITUNGAN SECARA UMUM

Rumus Umum Perhitungan Poligon :

         Pada Gambar, untuk mendapatkan koordinat titik 1, 2, 3 dan 4 maka dilakukan pengukuran sudut (β1, β2,β3, β4) dan jarak (dB1, d12, d23, d34, d4C)

RUMUS KOORDINAT SECARA UMUM

X_n+1 = X_n + d_n.n+1  sinα _n.n+1

Y_n+1 = Y_n  + d_n.n+1 cosα _n.n+1

Dimana :

X_n+1             = absis yang dicari

Y_n+1             = ordinat yang dicari

X_n                  = absis yang diketahui

 Y_n                 = ordinat yang diketahui

 d_n.n+1       = jarak antara titik yang diketahui dan titik yang akan dicari

α _n.n+1       = azimuth anatara titik yang diketahui dan titik yang dica

POLYGON TERBUKA TERIKAT SEBAGIAN

   Polygon ialah serangkaian garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang terletak di permukaaan bumi. Prinsip kerja pengukuran polygon yaitu mencari sudut jurusan dan jarak dari gabungan beberapa garis yang bersama-sama membentuk kerangka dasar untuk keperluan pemetaan suatu daerah tertentu.

MACAM-MACAM POLYGON

1. Polygon terbuka
  Yaitu polygon yang titik awal dan titik akhirnya bukan merupakan satu titik yang sama.
Macamnya :

a. Polygon terbuka bebas ( tidak terikat )

b. Polygon terbuka terikat sebagian

SYARAT POLYGON TERBUKA TERIKAT SEBAGIAN

-          Hanya diikat oleh koordinat saja atau sudut saja 

-          Terikat sudut terbilang dengan koordinat yang diketahui

RUMAUS PERHITUNGAN  POLYGON TERBUKA TERIKAT SEBAGIAN

ž  α 2 = α 12- 180

ž  αAB = α 12 + α 2

ž  dx . sin p_A - p_B = A - sin α

ž  dy . sin p_A - P_B = A – cos α

ž  xp_B = xp_A + dx p_A - p_B

ž  yp_B = y - p_A + dy p_A - p_B

Sejarah penataan ruang

Pemikiran tentang penataan ruang di Indonesia timbul pada awal abad XX dan merupakan hasil perubahan administrasi yang ditetapkan dalam Undang-undang Desentralisasi (Decentralisatiewet)  pada 1903. Hal ini membuka jalan untuk diberlakukan Ordonansi Dewan Lokal (Locale Radenordonnantie) yang menetapkan peraturan bagi pembentukan pemerintahan lokal  mengenai pemikiran berbagai tema mulai dari kesehatan, garis sempadan bangunan bahkan aspek pembiayaan.

Pada 1907, W.T. de Vogel, seorang dokter dan anggota dewan kota Semarang, meminta K.P.C. de Bazel seorang arsitek yang berdomisili di Belanda, membuat sketsa awal untuk rencana perluasan daerah berbukit di selatan Semarang. kemudian, dewan kota secara resmi meminta Herman Thomas Karsten (1884-1945), seorang arsitek yang bekerja sebagai manajer perkantoran di kantor arsitektur Henri Maclaine di Semarang,

Tujuh tahun kemudian pemerintah membeli lahan Ketapang dan Ngagel untuk keperluan mengalihkan beberapa kementerian dari Batavia ke Bandung, dewan kota Bandung mulai pertengahan 1910-an memperluas wilayahnya , Biro Insinyur dan Arsitek mengajukan rencana perluasan untuk bagian utara kota

Pada 1945 dibentuk Kantor Perencanaan Pusat untuk Jawa dan Madura’ yang diterbitkan dalam de OPSRACHT. kemudian kegiatan ini dapat diperluas ke seluruh wilayah nusantara dengan tujuan utama adalah menetapkan arah perencanaan dan pedoman untuk pengembangan kotamadya. Kloos mengusulkan agar rencana pertama, yakni suatu rencana pembangunan umum untuk Jawa, menangani lima aspek perencanaan yang terpisah tetapi saling terkait : pertanian, industrialisasi, kolonisasi (transmigrasi), rekreasi dan lalu lintas. Sedangkan Van Toorenburg berpendapa tuntuk mendirikan kantor pusat yang akan memberi petunjuk dan nasehat untuk membuat rencana perkotaan, . Menurut pendapatnya, ada tiga unsur yang harus ada dalam hubungan dengan perencanaan: keahlian, pendidikan dan undang-undang